Selamatkan Pohon Kita

Penghijauan Bantaran Sungai Terbengkalai

MAKASSAR--Program penghijauan yang dilakukan pemerintah, khususnya yang berada di sepanjang bantaran sungai atau kanal, terkesan terbengkalai. Banyak pohon yang baru ditanam, namun lebih banyak yang mati karena tak terawat.

Aktivis dan pencinta lingkungan, Mustam Arif, mengatakan, sejauh ini, pohon-pohon yang ditanam karena suatu program, lebih banyak terbengkalai karena begitu selesai ditanam, maka tak ada perawatan lanjutan yang dilakukan. Pemerintah tak pernah menunjuk secara khusus instansi yang bertugas mengurusi masalah pohon-pohon yang telah ditanam tersebut.

"Program penghijauan yang dilakukan pemerintah itu tidak memiliki perencanaan komprehensif," ujar Mustam, Rabu, 23 Januari.

Menurut dia, jika telah selesai ditanam, pohon-pohon tersebut lantas ditinggalkan. Persoalan apakah itu akan tumbuh dengan baik atau tidak, tidak lagi dipedulikan. Padahal, menanam pohon ibarat memelihara manusia yang harus dirawat agar bisa tumbuh besar dan mandiri.

"Ukuran keberhasilan dilihat dari berapa banyak pohon yang ditanam, bukan berapa banyak pohon yang tumbuh besar," sindir direktur majalah lingkungan, Jurnal Celebes ini.

Khusus di bantaran sungai, kata dia, nasibnya tak jauh beda dengan pohon-pohon lainnya yang ditaman karena program penghijauan. Kendati memang ada yang tumbuh, namun tak sedikit yang mati. Bahkan ada yang beberapa kali ditanami namun terus mati disebabkan tidak adanya perawatan.

Pemerintah, lanjut dia, khususnya Pemerintah Kota Makassar yang sedang membutuhkan kawasan ruang terbuka hijau (RTH) seluas 20 persen lagi dari total 30 persen yang dipersyaratkan oleh regulasi, sebetulnya bisa memanfaatkan pihak-pihak tertentu sebagai institusi partership dalam mendorong penghijauan yang efektif.

Oleh karena itu, lanjut Mustam, jika memang ingin serius membenahi RTH, maka perlu membentuk satu bagian khusus yang bertugas memelihara pohon-pohon yang telah ditanam. Jika itu tak mampu dilakukan, maka pemkot bisa menggunakan jasa pihak ketiga yang teknisnya bisa dibuatkan kesepatakan atau Memorandum of Understanding (MoU).

Sejauh ini, Dinas Pertamanan Kota Makassar, dinilainya tidak begitu maksimal dalam hal pemeliharaan pohon. Buktinya, pohon-pohon yang telah ditanam di bantaran sungai atau kanal, sejauh ini tak ada yang rawat melainkan haya ditanam lantas dibiarkan tumbuh sendiri.

"Dinas Pertamanan kesannya bukan melakukan pemeliharaan, namun justru hanya melakukan pemangkasan pohon-pohon besar. Yang dipikirkan, kira-kira berapa pohon yang bisa dipangkas, bukan kira-kira berapa pohon yang harus dipelihara," urai Mustam.

Sejalan dengan Mustam, anggota Komisi D DPRD Makassar, Stefanus Swardy Hiong, mengatakan, RTH di Kota Makassar memang minim karena tidak ada upaya maksimal yang dilakukan oleh pemkot. Kendati banyak diskusi yang digelar seolah-olah fokus pada pengembangan kawasan RTH, tetapi faktanya banyak fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) banyak yang hilang.

"Pemerintah tidak serius mengurusi fasum yang harusnya bisa dihijaukan, malah dilepas dan dibanguni oleh pihak lain. Jadi pemerintah itu kontraproduktif dan masyarakat tidak punya pegangan," ujar anggota Fraksi Makassar Bersatu tersebut. (***)