MAKASSAR--Hasil pemeriksaan tim Inspektorat terkait pemborosan anggaran di DPRD Makassar mendapat tanggapan dari Komite Pemantau Legislatif (Kopel).
Koordiantor Kopel, Syamsuddin Alimsyah menilai jika lansiran tim inspektorat tersebut sekaligus menjadi peringatan atau warning bagi DPRD Makassar. "Hasil pemeriksaan tim inspektorat itu sesungguhnya bisa menjadi tamparan bagi DPRD Makassar," terang Syamsuddin, Senin, 5 April.
Menurut Syamsuddin, institusi DPRD seharusnya menjadi contoh bagi eksekutif dalam hal penggunaan anggaran. Itu karena fungsi DPRD adalah melakukan kontrol. Yang terjadi, lanjutnya, justru DPRD yang "disemprit" oleh eksekutif. Syamsuddin menjelaskan, inspektorat merupakan institusi perpanjangan tangan eksekutif.
Selain itu, lanjut Syamsuddin, DPRD semestinya menjadi pilar pemberantasan korupsi. Sekretariat DPRD merupakan rumah bagi anggota dewan. Dari tempat itulah APBD didesain supaya transparan, sehat, dan rasional.
Syamsuddin mengungkapkan, meskipun anggaran yang dipakai oleh anggota DPRD tidak melanggar aturan, tetapi hal itu dinilai pemborosan. Anggaran yang dipakai itu merupakan APBD yang telah mereka sahkan sebelumnya. Dengan demikian, pemborosan tersebut terkesan sengaja dilakukan. "Anggaran ini kan dibahas oleh DPRD. Jadi dari awal sudah ada niat untuk melakukan pemborosan," terang Syamsuddin.
Secara institusi pula, terang Syamsuddin, idealnya sekretariat DPRD menjadi contoh dalam hal pengelolaan anggaran yang baik. "Anggota dewan sebagai pilar utama demokrasi, harusnya menjadi percontohan manajerial keuangan. Dan ini harusnya dimulai dari APBD," ungkap Syamsuddin.
Syamsuddin mengimbau agar anggota DPRD berhati-hati dalam hal pemanfaatan anggaran. Walaupun penggunaan anggaran tersebut sah secara hukum, tetapi menurutnya, APBD tidak harus dihabiskan. "Dana yang tersedia dalam APBD tidak harus habis digunakan. Jangan paksakan untuk dihabiskan," terangnya.
Syamsuddin menganggap jika APBD yang dialokasikan untuk sekretariat DPRD hanya pagu. Sehingga sisa anggaran yang tidak habis dipakai menjadi silva.
Idealnya, ungkap Syamsuddin, anggaran harus digunakan berlandaskan kinerja, bukan berbasis selera. Walaupun sejak 2003 APBD diproklamirkan sebagai anggran berbasis kinerja, tapi Syamsuddin menilai jika penyusunan APBD masih berdasarkan selera anggota dewan.
Syamsuddin juga menyoroti seringnya anggota DPRD Makassar melakukan perjalanan dinas. Menurutnya perjalanan yang dilakukan anggota DPRD kadang-kadang tidak memiliki urgensi.
Selain itu, proses penyusunan APBD harus transparan. Ia mengambil contoh APBD Luwu Timur yang disosialisasikan melalui baliho-baliho di pinggir jalan. "Harusnya daerah lain juga melakukannya," pungkas Syamsuddin. (zuk)
Forum ini hanya kepingan kerikil dalam bantaran sungai yang luas. Tapi inspirasi kemudian selalu muncul untuk mengantar pada indahnya mencoba berpikir untuk orang lain.
Postingan Populer
-
TANGGA SERIBU. Salah satu tantangan bagi petualang gua adalah tangga seribu undakan yang harus dilewati sebelum akhirnya sampai di Gua Sum...
-
Eksotisme di Ujung Takalar TELUK Laikang kini telah berubah. Dulu hanya kawasan pesisir yang kumuh, kini diubah menjadi area wisata eks...
-
*Akan Dibangun Mirip Klenteng Usianya sudah 250 tahun. Tercatat sebagai salah satu masjid tertua di Sulsel selain Masjid Katangka di Sun...
-
CERIA. Anak-anak sekolah menggunakan hari libur untuk berenang dan bermain di kolam renang ini. Salah satu kegiatan positif bagi pelajar,...
-
*Terkesan Budaya Sipakalabbiri, Anggap Makassar Kampung Halaman Kedua BOLEH dibilang belum ada peneliti asing yang serius meneliti budaya...
-
UNTUKMU, HENING....., Kepada hening yang menyublim Yang beku oleh embun Lisan terkelu belenggu Hanya isyarat hati Sekiranya engka...
-
MAKASSAR--Pemerintah Provinsi Sulsel bersama Pemerintah Kota Makassar memperingati Hari Anti Narkotika Internasional (Hani) di halaman parki...
-
Dari Lokakarya ICMC Tentang Perdagangan Orang *Polisi, Jaksa, dan Hakim Kurang Memahami UU No. 21/2007 MAKASSAR--Tindak kejahatan perdaga...
-
Pemkot Tak Fokus Benahi Lingkungan MAKASSAR--Pemerintah Kota Makassar dinilai kurang serius dalam melakukan penataan lingkungan. Banyak m...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar