Postingan Populer

KUMPULAN TULISAN

Senin, 05 April 2010

Reuni Akbar SMA 200/Smansa Soppeng

MAKASSAR--Para alumni SMA 200 atau yang telah berganti nama menjadi SMA 1 Watan Soppeng akan menggelar reuni akbar. Kegiatan reuni tersebut akan dipusatkan di SMA 1.

Ketua panitia reuni akbar, Sakka Pati SH MH, mengungkapakan, kegiatan reuni bertujuan untuk mengumpulkan alumni-alumni SMA 200/SMA 1. Selain itu, kegiatan ini jiga sebagai bentuk panggilan kepada para alumni agar pulang kampung. "Begitu banyak alumni SMA 200 yang cukup berhasil. Kita menggugah mereka pulang kampung untuk berbuat," terang Sakka, Senin, 5 April saat mendatangi Fajar. Sakka didampingi oleh wakil dan sekretaris panitia reuni, Anwardin SE dan Sri Purnama SP MSi.

Sakka mengharapkan agar para alumni tersebut berasama-sama memikirkan perkembangan SMA 1 agar tetap bisa diperhitungkan. "Apalagi pendidikan sekarang, salah satu tonggaknya adalah SMA," kata dia.

Di samping itu, lanjut Sakka, kegiatan reuni juga bertujuan untuk menyolidkan kembali organisasi alumni yang pernah terbentuk sebelumnya. Juga, kegiatan ini doproyeksikan untuk pengalangan dana terhadap beberapa sarana SMA 1, misalnya Masjid sekolah.

Beberapa kegiatan akan diselenggarakan sebelum reuni tersebut. Di antaranya loka karya pendidikan, kampanye anti HIV/AIDS, kampanye anti narkoba, lomba karya tulis ilmiah, dan pemutaran film pada bulan Mei. Ada juga bakti sosial, jalan santai, dan ramah tamah pada 11-12 September.

Bagi alumni yang ingin menyumbang bisa via Bank BNI Cabang Unhas atas nama Musrady Mulyadi an reuni alumni SMA 200/SMA 1 Soppeng, nomor rekening 0188766559. (zuk)

Perolehan Darah PMI Capai 28549 Kantong

MAKASSAR--Hingga Desember 2009, Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Makassar berhasil mendapatkan 28549 kantong darah. Hal itu diungkapkan Kepala Bagian Administrasi PMI Cabang Makassar, Amiruddin K Mide, Senin, 5 April.

Untuk akhir tahun 2009 PMI cabang Makassar memiliki 25.601 pendonor. Pendonor tersebut didominasi dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan TNI-Polri. Rinciannya, Pendonor dari kalangan PNS/BUMN sebanyak 7.856 orang. TNI Polri 7.479, mahasiswa-pelajar 5.314, wiraswasta 1.642, pedagang 65, petani-buruh 52, dan lainnya 3.193 orang.

Pendonor tersebut berasal dari berbagai golongan darah, seperti golongan darah A, B, O, dan AB. Dari keempat golongan darah tersebut, golongan darah O yang paling banyak. Sebaliknya golongan darah AB yang paling minim. Hal itu dijelaskan oleh Amiruddin di Markas PMI Cabang Makssar. "Orang yang memiliki golongan darah AB jauh lebih kecil jumlahnya dibandingkan golongan darah yang lain," kata dia.

Walaupun golongan darah O terbanyak, lanjut Amiruddin, tetapi bukan berarti stok darah golongan ini selalu mencukupi. "Meskipun banyak golongan darah O, tetapi kadang kita (PMI, red) juga kekurangan," katanya.

Rincian golongan darah yang disalurkan oleh PMI Cabang Makassar untuk 2009, golongan darah A, 8.100 kantong. Golongan darah B, 7.193, O, 11.183, dan AB, 2118 kantong.

Darah-darah tersebut sebagian besar dipakai untuk pasien interna (8.540). Pasien bedah (8.049), obgin atau persalinan (6.881), anak (729), ICCU/ICU (1.310), dan lainnya (3.040) pasien atau penerima darah.

Pengunaan darah tersebut, menurut Dokter Dominggus yang bertugas di PMI Cabang Makassar, digunakan untuk pasien yang memerlukan darah. Seperti penyakit demam berdarah (DBD), pasien habis operasi, patah tulang, persalinan, dan orang kecelakaan.

Ketua PMI Cabang Makassar menargetkan jumlah pendonor akan meningkat 7,5 persen tahu depan. "Tahun ini pendonor sukarela 87,5 persen dan pendonor pengganti 12,5 persen. 2011 target kita 95 persen pendonor sukarela di PMI," ungkapnya. (zuk)

Kopel: Tamparan Bagi DPRD

MAKASSAR--Hasil pemeriksaan tim Inspektorat terkait pemborosan anggaran di DPRD Makassar mendapat tanggapan dari Komite Pemantau Legislatif (Kopel).

Koordiantor Kopel, Syamsuddin Alimsyah menilai jika lansiran tim inspektorat tersebut sekaligus menjadi peringatan atau warning bagi DPRD Makassar. "Hasil pemeriksaan tim inspektorat itu sesungguhnya bisa menjadi tamparan bagi DPRD Makassar," terang Syamsuddin, Senin, 5 April.

Menurut Syamsuddin, institusi DPRD seharusnya menjadi contoh bagi eksekutif dalam hal penggunaan anggaran. Itu karena fungsi DPRD adalah melakukan kontrol. Yang terjadi, lanjutnya, justru DPRD yang "disemprit" oleh eksekutif. Syamsuddin menjelaskan, inspektorat merupakan institusi perpanjangan tangan eksekutif.

Selain itu, lanjut Syamsuddin, DPRD semestinya menjadi pilar pemberantasan korupsi. Sekretariat DPRD merupakan rumah bagi anggota dewan. Dari tempat itulah APBD didesain supaya transparan, sehat, dan rasional.

Syamsuddin mengungkapkan, meskipun anggaran yang dipakai oleh anggota DPRD tidak melanggar aturan, tetapi hal itu dinilai pemborosan. Anggaran yang dipakai itu merupakan APBD yang telah mereka sahkan sebelumnya. Dengan demikian, pemborosan tersebut terkesan sengaja dilakukan. "Anggaran ini kan dibahas oleh DPRD. Jadi dari awal sudah ada niat untuk melakukan pemborosan," terang Syamsuddin.

Secara institusi pula, terang Syamsuddin, idealnya sekretariat DPRD menjadi contoh dalam hal pengelolaan anggaran yang baik. "Anggota dewan sebagai pilar utama demokrasi, harusnya menjadi percontohan manajerial keuangan. Dan ini harusnya dimulai dari APBD," ungkap Syamsuddin.

Syamsuddin mengimbau agar anggota DPRD berhati-hati dalam hal pemanfaatan anggaran. Walaupun penggunaan anggaran tersebut sah secara hukum, tetapi menurutnya, APBD tidak harus dihabiskan. "Dana yang tersedia dalam APBD tidak harus habis digunakan. Jangan paksakan untuk dihabiskan," terangnya.

Syamsuddin menganggap jika APBD yang dialokasikan untuk sekretariat DPRD hanya pagu. Sehingga sisa anggaran yang tidak habis dipakai menjadi silva.

Idealnya, ungkap Syamsuddin, anggaran harus digunakan berlandaskan kinerja, bukan berbasis selera. Walaupun sejak 2003 APBD diproklamirkan sebagai anggran berbasis kinerja, tapi Syamsuddin menilai jika penyusunan APBD masih berdasarkan selera anggota dewan.

Syamsuddin juga menyoroti seringnya anggota DPRD Makassar melakukan perjalanan dinas. Menurutnya perjalanan yang dilakukan anggota DPRD kadang-kadang tidak memiliki urgensi.

Selain itu, proses penyusunan APBD harus transparan. Ia mengambil contoh APBD Luwu Timur yang disosialisasikan melalui baliho-baliho di pinggir jalan. "Harusnya daerah lain juga melakukannya," pungkas Syamsuddin. (zuk)